IKN News Kutai Barat – Bupati Kutai Barat (Kubar) FX. Yapan mengungkapkan bahwa Pemkab Kubar menerima tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) hampir Rp 900 miliar dari pemerintah pusat pada tahun 2023. Meski dana ini masuk sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), hal ini justru membuka peluang besar untuk akselerasi pembangunan daerah.
“Dana transfer kita tahun 2023 hampir 900 miliar, ini adalah berkah bagi kita. Artinya walaupun dana itu jadi SiLPA karena baru dikirim akhir tahun, tapi dengan tambahan anggaran ini kita bisa lebih banyak membangun, makanya saya bilang, SiLPA itu bukan karena kita tidak mampu mengelola keuangan,” kata bupati Yapan saat kunjungan kerja di kecamatan Muara Lawa 11 Oktober 2024.
Yapan menekankan bahwa SiLPA bukan berarti kegagalan pengelolaan anggaran, melainkan hasil dari penghematan dan efisiensi.
“SiLPA ini menunjukkan kehati-hatian kita dalam menggunakan anggaran. Ini adalah bukti komitmen kami untuk mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab. Kalau memang kita ada SiLPA tidak mungkin kita dapat WTP,” jelasnya.
Prestasi gemilang Pemkab Kubar dalam pengelolaan keuangan terbukti dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 9 tahun berturut-turut.
“Tentu penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan transparansi. Bagi masyarakat yang tidak mengerti, mungkin menganggap SiLPA itu karena kita tidak mampu kelola anggaran, padahal kita pernah dapat penghargaan sebagai kabupaten dengan pengelolaan keuangan terbaik se-Kaltim tiga kali berturut-turut dan WTP 9 kali,” tambah Yapan dengan bangga.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kubar, Petrus, menambahkan, SiLPA APBD tidak bisa diakumulasi atau dijumlah sebagaimana yang beredar di media sosial. Senada dengan bupati, Petrus mengaku SiLPA terbesar memang berasal dari dana transfer pusat. Dana SiLPA itupun langsung digunakan dalam APBD tahun berikutnya sehingga tidak bisa diakumulasikan.
“SiLPA tahun lalu langsung kita alokasikan untuk program pembangunan tahun ini. Ini adalah strategi kami untuk memastikan tidak ada dana yang menganggur,” jelasnya.
Pemkab Kubar berkomitmen untuk menggunakan setiap rupiah demi kesejahteraan masyarakat.
