Pemkab Kubar Komitmen Bangun Sanitasi Layak untuk Hentikan Prilaku BABS

Sekdaprov kaltim foto bersama dengan bupat/walikota se-kaltim usai melakukan Penandatanganan Komitmen Percepatan Stop BABS Bersama Pemerintah Provinsi Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (18/11/2024). Foto: Prokopim Kubar.

IKN News, Kutai Barat – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) berkomitmen menciptakan lingkungan yang sehat, dengan membangun sanitasi layak. Komitmen ini sebagai wujud dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengakhiri perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh wilayah.

“Kami sangat mendukung upaya pemerintah provinsi untuk menghentikan prilaku buang air besar sembarangan. Kita juga sudah banyak membangun sanitasi layak,” kata bupati FX.Yapan usai menghadiri dialog “Membangun Komitmen Bersama Menuju Kaltim Stop BABS 2024”, di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (18/11/2024).

Dengan langkah kecil, seperti memastikan setiap keluarga memiliki jamban sehat, dampaknya akan terasa hingga jauh ke depan. Kubar pun optimis, melalui kerja sama semua pihak, target bebas BABS bisa terwujud, menjadikan Kubar daerah yang lebih layak huni dan membanggakan.

Bacaan Lainnya

Bagi Kubar, perjalanan menuju target bebas BABS bukanlah perkara mudah, tetapi sangat mungkin diwujudkan dengan kerja sama. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya masyarakat yang menggunakan fasilitas sanitasi tidak layak atau bahkan tidak memiliki fasilitas sama sekali. Edukasi menjadi kunci untuk mengubah kebiasaan, sementara pemerintah berkomitmen menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, yang membuka dialog tersebut mengungkapkan, empat daerah di Kaltim, yakni Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Berau sudah mencapai 100 persen bebas BABS. Sementara enam kabupaten/kota lainnya, termasuk Kubar, tengah berjuang keras mengejar target yang sama.

Menurutnya, target besar ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan dukungan lintas sektor dan masyarakat.

“Komitmen hari ini harus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Tidak hanya sekadar program, tetapi juga intervensi langsung yang mencakup penyediaan fasilitas, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Sri Wahyuni.

Sri mengatakan, Kaltim menunjukkan tekad untuk menjadikan sanitasi layak sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. “Ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga tentang harga diri masyarakat. Kebiasaan buruk harus dihentikan dengan membangun kesadaran, menyediakan fasilitas, dan memastikan keberlanjutan,” tambahnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr.Jaya, menjelaskan bahwa keberhasilan program Stop BABS (SBS) sangat bergantung pada tiga pilar utama. Yakni menumbuhkan kebutuhan masyarakat (demand) untuk meningkatkan kesadaran pentingnya sanitasi layak.

“Kedua memastikan ketersediaan layanan (supply) yaitu menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai, seperti jamban sehat dengan septic tank,” katanya.

Kemudian ketiga menciptakan lingkungan pendukung (enabling environment). Yaitu menguatkan regulasi dan kolaborasi lintas sektor, dari pemerintah hingga masyarakat.

Ketiga pilar ini membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas lokal.

Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan 0 persen BABS dan 15 persen akses sanitasi aman pada 2024.

Komitmen untuk mewujudkan sanitasi layak bukan sekadar langkah administratif, tetapi upaya nyata untuk mengangkat taraf hidup masyarakat, menciptakan lingkungan yang sehat, dan memberikan harapan baru bagi generasi mendatang.

 (Adv-Diskominfo/Kbr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *