IKN News, Kutai Barat: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kabupaten Kutai Barat, meluncurkan proyek perubahan yang diberi nama Kubar Cerdas dan Bahagia atau “Kubar Ceria”.
Proyek perubahan yang diinisiasi Kepala Disdikbud, RL Bandarsyah ini jadi salah satu strategi untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di kabupaten Kutai Barat.
Menurutnya, berbagai kegiatan yang dilakukan dalam proyek perubahan ini antara lain mengimplementasikan kurikulum merdeka di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Barat.
Kemudian mendorong peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah serta pemberian sarana dan prasarana pendukung untuk implementasi kurikulum Merdeka.
“Untuk implementasi kurikulum merdeka, kami telah melakukan kerja sama dengan Balai Guru Penggerak dan Badan Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Timur untuk melakukan pengimbasan dengan mendidik kepala sekolah dari berbagai sekolah di Kutai Barat. Kemudian kepala sekolah yang dididik tadi wajib melakukan pengimbasan kepada guru-guru di sekolahnya,” kata Robert Bandarsyah, Rabu (13/11/2024).
Kemudian untuk program peningkatan kompetensi guru, Disdikbud bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI melalui program sekolah idaman. Nantinya ada sekitar 40 kepala sekolah TK, SD dan SMP yang akan jadi agen perubahan.
“Kami juga bekerja sama dengan Astra foundation, untuk peningkatan kompetensi guru. Kemudian kami bekerja sama juga dengan PT BEK untuk memberikan peningkatan kompetensi guru bagi sekolah yang berada di ring satu daerah tambang,” jelas Bandar.
Dia menjelaskan, salah satu faktor yang menghambat peningkatan mutu pendidikan di Kubar adalah minimnya komptensi guru dan kepala sekolah.
“Sebagus apapun kurikulum dari pusat, sebagus apapun fasilitas yang diberikan jika kompetensi guru dan kepala sekolah sebagai garda depan pendidikan ini tidak ditingkatkan, maka segalanya akan sia-sia. Kita mungkin bisa kasih komputer banyak tapi kalau gurunya enggak bisa pakai komputer, gurunya tidak bisa tidak paham digitalisasi, ya percuma,” terangnya.
Bandar mengibaratkan guru sebagai senjata dan pasukan elit dalam pendidikan harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Sebaliknya, jika komptensi guru biasa-biasa saja, maka sulit untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.
Apalagi berdasarkan raport penilaian komptensi guru dari Kementerian Pendidikan, kabupaten Kutai Barat berada pada peringkat 9 dari 10 kabupaten kota di provinsi Kaltim. Hal itu mencerminkan bahwa pemerintah daerah perlu kerja keras untuk memperhatikan nasib guru.
“Kita cuman menang dari kabupaten Mahakam Ulu, untuk skor yang tercatat di Dapodik. Untuk skor pendidikan kita memang ada peningkatan setiap tahunnya, cuma peningkatan itu harus kita dorong terus salah satunya lewat peningkatan kompetensi guru,” ujar Bandarsyah optimis.
Di sisi lain Bandar menjelaskan, dari sekitar 4000 guru di Kutai Barat, baru sekitar 300 orang yang lulus sertifikasi guru. Sisanya belum mengantongi sertifikasi mengajar. Kondisi itu menurut Kadis Pendidikan, terjadi karena kuota tes sertifikasi guru sangat sedikti setiap tahunnya.
“Jadi begitu lulus sarjana pendidikan (Spd) itu belum siap mengajar dia harus melalui satu lagi namanya Program Profesi Guru (PPG). Nah kesempatan PPG kita di Kaltim tahun ini cuma dapat 100, artinya kalau dibagi rata 10 kabupaten kota cuma 10 orang per kabupaten,” keluh Bandarsyah.
Ke depan Disdikbud Kubar telah menetapkan aturan penerimaan guru baru dengan memprioritaskan lulusan yang telah mengantongi setifikat PPG.
“Kami sekarang juga bekerja sama dengan univeritas untuk mempercepat sertikasi PPG di Kaltim,” katanya.
Lalu yang menjadi kendala lanjut Bandar, banyak guru-guru yang lebih memilih mengajar atau melamar di kota, sehingga sekolah-sekolah di pedesaan mengalami kekurangan tenaga pengajar. Penerimaan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga belum bisa menutupi kekurangan guru, karena minim pelamar.
“Pemerataan guru ini agak sulit karena banyak sekali guru-guru yang senang di daerah perkotaana, sehingga akhirnya kita menggunakan sumber daya yang ada saja. Makanya untuk mempercepat pemerataan guru dan kepala sekolah supaya dia betah tinggal di desa, kita lengkapi fasilitas termasuk internet melalui pengadaan star link,” papar Bandarsyah.
Program Kubar Ceria yang diluncurkan Kadis Pendidikan ini juga menyasar peningkatan angka partisipasi sekolah khususnya pendidikan usai dini (PAUD). Sebab di Kubar baru sekitar 49% anak usai dini yang mengenyam pendidikan taman kanak-kanak (TK).
Salah satu kendala menurut Bandarsyah adalah kendala biaya dan fasilitas. Untuk itu, pihaknya ingin mengubah sekolah-sekolah TK swasta menjadi TK Negeri.
“Strategi yang diambil adalah perubahan 16 Sekolah TK swasta menjadi TK Negeri di seluruh kecamatan se Kabupaten Kutai Barat. Jadi pilot projectnya itu 16 Kecamatan satu TK Negeri. Kemudian tag line-nya akses pendidikan muda untuk masa depan ceria. Jadi ini sebenarnya masih sinkron berkorelasi dengan aksi perubahan tadi,” tukasnya.
“Karena dalam laporan kinerja instansi pemerintah Disdikbud kubar Tahun 2023 angka partisipasi sekolah (APS) usia 4 sampai 6 tahun di Kutai Barat itu baru 49%. Artinya ada 51% warga kita tidak bersekolah TK. Banyak faktor sebenarnya, salah satunya adalah dari sisi pembiayaan dan fasilitas. Makanya strategi kami adalah mengubah sekola swasta menjadi negeri supaya biaya ditanggung pemerintah,” tambahnya.
Dia menyimpulkan bahwa urusan pendidikan bukan tugas dinas pendidikan semata, tetapi tugas semua stake holder terkait. Baik dari sisi penyediaan sarana prasarana maupun SDM.
“Kalau kita mau pendidikan bermutu maka semua pihak harus bekerja sama. Baik pemerintah, pemerhati pendidikan, swasta maupun orang tua.
Sebagai aparatur pemerintah maka kita adalah pelayan, dan pelayanan kita berpusat kepada anak-anak, mereka adalah bosnya dan kita adalah pelayannya. Yang kedua saya mengutip pernyataan dari Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan, bahwa senjata paling ampuh untuk mengubah dunia adalah pendidikan,” pungkasnya penuh motivasi.
(Adv-Diskominfo/Kubar)
