IKN News, Kutai Barat – Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik didampingi Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan, pemerintah provinsi terus mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan dari Kutai Kartanegara sampai kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Namun belum bisa maksimal karena mayoritas anggaran kini dialihkan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara. Selain itu, beberapa ruas jalan Kubar-Mahulu belum jelas statusnya karena sebelumnya merupakan jalan perusahaan swasta.
”Sebenarnya terkait dengan pengalokasian anggaran perbaikan jalan dialokasikan terus, nah ada jalan yang belum ada statusnya. Provinsi juga membantu, makanya tahun ini berlanjut bahkan jalan yang kita bangun sudah sampai Mahulu,” kata Akmal dan Sri usai meninjau kesiapan logistik Pilkada di kantor KPU Kubar Jumat (15/11/2024).
Akmal menambahkan, pihaknya terus memastikan agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Pemerintah daerah juga terus berusaha melakukan efisiensi anggaran supaya bisa dialokasikan untuk pembangunan jalan.
”Ini juga menjadi perhatian kita karena kita harus mengkoneksi antara kabupaten dan IKN. Termasuk jalan dari PPU (IKN) juga akan kita upayakan untuk sambung ke Kutai Barat,” katanya.
”Memang butuh waktu, karena anggaran kita terbatas, dan juga persoalan status lahan yang masih harus kita selesaikan,” lanjut Akmal.
Sementara itu bupati Kubar FX.Yapan juga mengamini pernyataan gubernur dan sekda Provinsi soal minimnya anggaran. Menurut Yapan, pemerintah pusat memang lebih fokus bangun IKN sehingga daerah penyangga seperti Kubar dan Mahakam Ulu belum bisa diperhatikan maskimal.
Namun Yapan mengusulkan agar pembangunan jalan ke Kubar – Mahulu sebaiknya menggunakan rigit beton, karena kontur tanah yang labil.
”Jadi dana-dana ini mau tidak mau ya dibagi dengan IKN, kalau dana itu tidak dibagi dengan IKN memang sudah clear jalan kita ini. Jalan ini kan jalan poros antara provinsi tembus ke Kalteng. Tapi kita memahami apa yang disampaikan pak Gubernur tadi,” ujar Yapan.
”Hanya saya pesan kepada pak Gubernur kalau bisa itu jangan diaspal, harus di rigid beton. Karen tanah kita ini kan tanah subur. Kalau diaspal tahun ini, tahun depan hilang. Makanya saya, walaupun nilainya itu mahal kita rigid supaya kita tidak mikir dua atau tiga kali,” sambungnya.
Yapan mengaku pemerintah kabupaten selama ini kesulitan menangani ruas jalan provinsi maupun pusat walaupun rusak berat. Lantaran Pemerintah daerah hanya boleh menggunakan anggaran untuk jalan kabupaten.
(Adv-Diskominfo/Kbr)
