IKN News, Kutai Barat – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memenuhi impian masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman.
Komitmen ini diwujudkan melalui program penyediaan rumah layak huni (RLH) demi meningkatkan kualitas hidup warganya.
Bupati Kutai Barat FX.Yapan mengatakan, penyediaan RLH itu tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi ratusan keluarga.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga di Kutai Barat memiliki rumah yang aman dan nyaman. Memang selama ini kita fokus bangun infrastruktur, tapi kita juga tidak melupakan masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni melalui bantuan stimulus supaya bisa meningkatkan taraf hidup mereka,” ucap Yapan usai peresmian listrik 24 jam di kampung Besiq, kecamatan Damai, Senin (30/9/2024).
Yapan menjelaskan, program penyediaan RLH juga salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kutai Barat yang relatif tinggi.
Selain pemerintah, bupati juga akan mendorong keterlibatan swasta dalam mewujudkan impian masyarakat akan rumah layak huni. Yaitu melalui program pemberdayaan masyarakat (PPM) perusahaan swasta atau dana CSR.
Bantuan CSR itu nantinya difokuskan untuk membangun rumah yang rusak berat atau membangun rumah baru untuk warga yang belum memiliki hunian.
“Jadi bantuan RTLH itu ada yang kita bantu material tapi ada juga yang kita bangun total sampai jadi. Karena setelah kita teliti, material bantuan yang kita kasih itu malah dijual oleh beberapa orang. Mereka beralasan tidak ada biaya untuk membangun. Makanya saya ubah bantuan dengan cara pemerintah yang bangun sampai selesai dan kita libatkan CSR perusahaan,” ujarnya.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kutai Barat, Kamius Junaidi menyebut untuk tahun 2024 ada 200 lebih rumah yang mendapat bantuan pemerintah dengan tiga kategori.
Pertama, penyediaan RLH dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu program bantuan perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan. Dalam hal ini penduduk dengan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Untuk kategori ini Pemkab Kubar mengalokasikan dana sebesar Rp 4,1 miliar untuk membangun 205 unit rumah di 8 kecamatan.
“Program ini setiap tahun kita bantu terus, tahun ini ada 205 rumah. Setiap rumah mendapatkan bantuan material senilai Rp 20 juta,” jelas Kamius di Sendawar Rabu (2/10/2024).
Kedua, bantuan RTLH untuk warga yang berada di daerah rawan bencana, atau kawasan yang sering terjadi bencana dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
“Daerah rawan bencana ini seperti rumah-rumah di bantaran sungai maupun lereng bukit,” katanya.
Menurut Kamius, untuk bantuan rumah-rumah di daerah rawan tahun ini ada 7 unit rumah yang dibangun secara total oleh pemerintah, bekerja sama dengan TNI. Total anggarannya satu miliar lebih dengan rincian tiap rumah mendapat bantuan Rp 150 juta per unit.
“Tahun ini ada tujuh rumah yang kita bangun total, baik gedung rumah maupun sanitasi. Tujuh rumah ini ada di kampung Gabung kecamatan Tering. Kita sudah MoU dengan TNI untuk pelaksanaannya,” beber Kamius.
Dia bilang rumah-rumah di daerah rawan bencana mendapat perhatian khusus demi keselamatan warga.
Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan.
Sementara kategori ketiga adalah bantuan untuk rumah yang rusak berat maupun masyarakat kurang mampu yang belum memiliki rumah sama sekali.
Untuk kategori ini pemerintah membangun secara total atau rehab penuh, baik yang berada di kawasan kumuh maupun non kumuh.
“Itu biaya semua dibantu pemerintah. Baik material maupun biaya pembangunan atau upah kerja,” terang Kamius.
Adapun kriteria rumah tidak layak huni yang mendapatkan bantuan pemerintah antara lain konstruksi bangunan yang rapuh, luas ruang kurang dari 9 meter persegi per orang, kurangnya pencahayaan alami, sirkulasi udara yang buruk, tingkat kelembapan yang tinggi, lokasi rumah yang berada di daerah rawan bencana, serta kurangnya suplai air bersih dan sanitasi yang buruk.
Sementara untuk memastikan penerima manfaat tepat sasaran, pemerintah lanjut Kamius, melakukan survei dan pendataan langsung ke kampung-kampung dengan melibatkan pemerintah desa.
“Kita pastikan rumah yang dibantu itu adalah masyarakat kurang mampu melalui survei ke seluruh daerah.
Kemudian untuk daerah rawan bencana kita mendatangi titik-titik yang rawan bencana seperti pinggiran sungai. Lalu untuk bantuan rehab total kita berikan untuk rumah yang memang rusak berat atau warga yang belum punya rumah dengan jumlah penghuni melampaui kapasitas,” terangnya.
Selain dinas Perkimtan, bantuan rehab total juga dilaksanakan instansi lain seperti dinas PUPR dan Bapedalitbang di sejumlah kampung sehingga total bantuan RLH tahun 2024 sebanyak 217 unit.
Kamius menyatakan bantuan RLH menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu.
Program ini tidak hanya memberikan atap di atas kepala, tetapi juga memberi harapan, martabat dan kesempatan untuk hidup lebih baik bagi warga Kutai Barat.
(Andrew: Adv – Diskominfo/Kbr)
1 Komentar